Sistem Presidensial Mendorong Pemekaran Partai Politik di Indonesia

Sistem Presidensial – Bulan lalu, Kepala Staf Presiden, Moeldoko, terpilih sebagai pemimpin Partai Demokrat dalam kongres luar biasa yang kontroversial di Medan, Sumatera Utara.

Terpilihnya Moeldoko “menggulingkan” Agus Harimurti Yudhoyono, putra pertama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Ketua Dewan Tinggi Partai Demokrat.

Awal bulan ini, pemerintah menolak permintaan persetujuan kubu Moeldoko dari manajemen Partai Demokrat. Dengan Begitu Agus akan tetap menjadi pemegang kekuasaan tertinggi pada partainya yaitu sebagai ketua umum.

Perpecahan di Partai Demokrat – jika tidak permanen – bukanlah perpecahan pertama di partai politik Indonesia. Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar juga terpecah.

Saya mengkaji bagaimana kepartaian dan sistem kepartaian di Indonesia telah berubah sejak jatuhnya Suharto, diikuti dengan perubahan sistem demokrasi dan pemilihan langsung.

Sistem presidensial di Indonesia menciptakan dinamika politik yang sangat kuat. Sistem ini mendorong terbentuknya fraksi-fraksi di partai politik dalam bentuk perpecahan yang didorong bukan atas dasar pemikiran politik yang berbeda, tetapi pada kekayaan, kedudukan dan kekuasaan.

Efek dari Sistem Presidensial

Secara umum, ciri sistem presidensial adalah dua sumber kekuasaan dan retensi yang berbeda: presiden dan parlemen dipilih secara langsung, dan presiden hanya dapat diberhentikan melalui pemakzulan.

Selama Orde Baru, Suharto memegang kekuasaan yang sangat besar dan tanpa pengawasan; Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga negara tertinggi hanya di atas kertas.

Suharto menguasai Golkar—partai rezim—dan berhasil menekan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan PPP, yang saat itu dianggap sebagai partai semi-oposisi.

Pasca tumbangnya Orde Baru, kekuasaan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menguat dengan sangat cepat.

Namun, hari-hari awal Reformasi diwarnai dengan ketidakpastian.

Penggulingan Presiden Abdurrahman “Gus Dur” Wahid pada tahun 2001 merupakan hasil dari perselisihan antara DPR, MPR dan Presiden, yang memiliki pandangan yang sangat berbeda dari DPR tentang kekuasaan mereka.

Akibat kisruh pasca lengsernya Gus Dur, pemilihan presiden langsung pertama dalam sejarah Indonesia berlangsung pada 2004.

Sistem presidensial lebih menyukai pembentukan kelompok politik yang terpisah (fraksionalisme), terutama dalam kaitannya dengan dualisme antara presiden dan partainya. Karena presiden dipilih secara langsung, dia tidak tergantung pada parlemen (dan partai politik) seperti perdana menteri.

Fraksionalisme dalam sistem presidensial tentu saja bukan hanya soal regulasi yang mengedepankan organisasi atau lembaga partai yang baik.Partai politik dapat terpecah jika demokrasi dalam partai tinggi, jika ekonomi politik partai tidak menguntungkan satu pihak saja, jika partai tidak terlalu terpusat jika peraturan internal (misalnya tentang keanggotaan atau pemilihan ketua) tidak terlalu jelas, dll.

Bahkan perpecahan internal tidak akan dengan mudah menyebabkan munculnya partai-partai baru karena banyaknya tantangan eksternal.

Di Indonesia, partai-partai baru tidak memiliki prospek keberhasilan yang realistis, misalnya karena ambang batas suara yang tinggi, jumlah cabang yang banyak, dan biaya kampanye pemilu yang tinggi.

Sistem presidensial memiliki setidaknya tiga efek di sini.

Pertama, pembentukan partai politik dengan tujuan mendukung calon presiden (atau calon dengan jabatan penting).

Partai Demokrat, Partai Hanura, Gerindra, dan Partai NasDem adalah contoh utama.

Ini hanya mungkin dalam sistem politik yang memungkinkan orang kaya membangun kendaraan politik dari nol.

Sistem presidensial mendorong munculnya pemimpin-pemimpin kharismatik yang memiliki kendaraan politik sendiri.

Fraksionalisme tidak banyak terjadi di partai-partai seperti itu ketika kepemimpinan partai sangat kuat (misalnya Prabowo Subianto di Gerindra).

Namun pemikiran faksional meningkat ketika pimpinan partai – dalam hal ini SBY di Partai Demokrat – bisa atau tidak bisa mencegah persaingan.

Kedua, munculnya orang luar seperti Presiden Joko “Jokowi” Widodo, yang sukses tanpa partainya sendiri – atau setidaknya tanpa akar yang kuat di salah satu partai besar.

Dalam situasi ini, sistem presidensial akan menciptakan dualisme antara pihak luar dan mesin partai. Hal ini terlihat dari ketegangan antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri, pemimpin Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI-P).

Ketiga, Jokowi telah tumbuh menjadi presiden yang sangat kuat dalam beberapa tahun terakhir dan tampaknya secara tidak langsung dapat ikut campur dalam konflik internal pihak lain untuk membentuk faksi yang mendukungnya. Misalnya yang terjadi di PPP, Golkar dan mungkin juga di Partai Demokrat.

Perpecahan kemarin di Partai Demokrat mungkin memiliki efek campuran dari ketiga di atas.

Jalan Keluar

Partai politik di Indonesia runtuh dan membentuk koalisi besar; platform mereka tidak jauh berbeda satu sama lain.

Hampir tidak ada perbedaan antara partai kiri dan kanan. Partai-partai ini telah menjadi bagian dari kartel dan telah terlibat dalam banyak kasus korupsi di tingkat nasional dan lokal.

Perpecahan di dalam partai terjadi sebagai bentuk fraksionalisme yang bercirikan klientelisme, yaitu perebutan uang, posisi dan kekuasaan.Sebaliknya, faksionalisme berbasis kebijakan – sesuatu yang jarang atau tidak sama sekali di Indonesia – karena ideologi politik. Perpecahan antar kelompok di dalam partai muncul karena perbedaan ide dan strategi politik.

Indonesia membutuhkan partai dengan platform yang jelas yang mewakili seluruh spektrum politik dari kiri ke kanan.

Untuk mendorong hal ini, DPR dan pemerintah harus memberlakukan aturan ketat untuk promosi partai dan kandidat dan pemilihan kandidat sesuai aturan yang mengikat dalam proses internal partai.

Mungkin di kemudian hari, kelompok internal partai tidak lagi menganggap organisasi mereka sebagai alat kekuasaan dan keegoisan. Namun, kelompok-kelompok tersebut dapat mulai mendiskusikan masalah-masalah politik keuangan, ekonomi, lingkungan dan kesehatan yang kompleks demi kepentingan pemilih Indonesia.

Demikian ulasan berita politik Indonesia mengenai Sistem Presidensial Mendorong Pemekaran Partai Politik di Indonesia yang dapat saya sampaikan sebagai informasi untuk Anda. / Aha

Sumber bacaan bisa dilihat pada: theconversation

Baca Juga: 15 Cara Meningkatkan Traffic Website: Mudah Dan Efektif

  • Leave a Comment